Kekerasan dalam rumah tangga sekarang banyak terjadi tidak hanya suami terhadap istri, melainkan istri terhadap suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ini terdapat di Pengadilan Negeri Semarang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Tindak pidana KDRT bukan merupakan hal yang jarang terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini kita dapat lihat melalui putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Peristiwa KDRT, cenderung dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Akan tetapi, akan menjadi hal yang menarik untuk dikaji apabila peristiwa KDRT dilakukan oleh istri terhadap suami. Hal ini sebagaimana dalam putusa Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg. Dalam Islam juga mengatakan kalau laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi istri, maka menjadi hal yang tidak wajar pula kalau istri melakukan kekerasan terhadap suami. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji melalui rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana sanksi pidana tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg, dan bagaimana tinjauan hukum Islam?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan doctrinal, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang No. No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa tindak KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam putusan PN Semarang Nomor 745/Pid.B/2018/Pn.Smg, menurut hukum positif, pelaku terjerat pasal Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun terkait dengan hukuman, pelaku dijatuihi pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000,. Kadar hukuman tersebut menurut penulis sudah sesuai, meskipun kadarnya sangat ringan, akan tetapi justru itu tidak membuat hubungan keduanya semakin buruk. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. 2) Bahwa tindak pidana KDRT dalam fiqih jināyah dikategorikan kedalam jarīmah qiṣāṣ-diyat. Karena merupakan tindakan penganiayaan. Adapun ancaman hukumannya adalah qiṣāṣ, diyat dan ta’zīr. Menurut hukum Islam, pelaku sebagaimana dalam putusan PN Semarang nomor745/Pid.B/2018/Pn.Smg, dihukum ta’zīr. Walaupun perbuatannya telah terbukti melakukan penganiayaan, akan tetapi korbannya adalah suaminya sendiri. Maka apabila pelaku dijatuhi qiṣāṣ, atau setara dengan apa yang telah pelaku lakukan, maka sangat kurang tepat. Karena pelaku dan korban adalah suami istri. Jika diberikan hukuman qiṣāṣ, justru akan membuat hubungan keduanya semakin tidak baik.