Karantina menjadi topik pembahasan yang begitu hangat di masa pandemi covid-19 tahun 2020. Dalam masa karantina yang dilakukan oleh masyarakat, kabur atau melarikan diri saat dikarantina kerap kali dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya kasus yang terjadi di RSUP Dr. Kariadi, di mana salah satu pasien yang juga merupakan pegawai rumah sakit tersebut (selanjutnya disebut Y.A) melarikan diri di masa karantina mandirinya di Rumah Dinas Direktur RSUP Dr. Kariadi pada tanggal 10 April 2020. Kasus ini terjadi lantaran pasien tersebut mempunyai hajat untuk pulang ke rumahnya di Desa Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dengan alasan menghadiri acara peringatan 40 hari meninggalnya ibu kandung pasien tersebut. Akibat dari kejadian ini, 13 orang harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari karena pernah malakukan kontak langsung dengan Y.A.Pelanggaran kekarantinaan kesehatan sudah diatur dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentunya. Lantas dari kejadian yang dilakukan oleh Y.A, apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan tersebut? Dan Bagaimana perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan terhadap kasus tersebut?
Penulis dalam hal ini melakukan pendekatan perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku pelanggaran UU nomor 6 tahun 2018 dan pertanggungjawaban apabila pasien yang melakukan tindak pidana tersebut serta membandingkan hukum satu dengan hukum yang lain.
Dari kejadian ini, menurut UU nomor 6 tahun 2018, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Meskipun demikian, dalam penelitian ini pelaku tindak pidana tersebut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Pemerintah hanya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam hukum islam pun, secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana sanksi bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan. Hanya ada anjuran saja dari Rasulullah S.A.W bahwasanya saat terjadi wabah di suatu negeri, kita tidak dibolehkan untuk pergi ke negeri tersebut, kecuali ada sesuatu yang darurat dan sangat mengharuskan. Dan sebaliknya, apabila kita terkena wabah tersebut, kita tidak diperbolehkan untuk pergi ke negeri lain.