Perkembangan e-commerce telah mendorong perkembangan alat pembayaran, yang pada awalnya menggunakan alat pembayaran tunai, yang kini menjadi pembayaran non tunai. Sejalan dengan perkembangan, alat pembayaran dengan non tunai mengalami perkembangan menjadi virtual. Mata uang virtual menjadi fenomena dimasyarakat sejak munculnya mata uang kripto (cryptocurrency) pertama kali yaitu bitcoin. Perdagangan bitcoin memiliki resiko yang sangat tinggi, nilai bitcoin yang fluktuatif dapat berubabah secara sistematis dari waktu ke waktu serta tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas nya.
Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkatkan menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai praktik transaksi bitcoin dan perlindungan hukumnya bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Algopack 01 yang beralamat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan teknik tanya-jawab secara berstruktur serta sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknil analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. Teknik validasi data yaitu menggunakan triagulasi sumber dan triagulasi metode.
Hasil penelitian menunjukan bahwa bitcoin yang di transaksi di Indonesia hanya berupa aset komoditi yang di perjual belikan melaluin platform exchanger (pedagang fisik aset kripto). Peraturan yang dikeluarkan badan pengawas berjangka telah memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun reprensif. Transaksi bitcoin menurut hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau Burgerlijk Wetboek (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dari keabsahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana maupun perdata.