Di era reformasi ini, media pers mengambil peranan yang begitu signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi Indonesia. Bahkan karena fungsinya, pers dianggap sebagai the fourt states (kekuatan keempat setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Karena fungsinya yang sangat strategis, maka sudah sepatutnya para pekerja pers diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas profesinya. Kebebasan yang juga meliputi bebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun. Salah satu kebebasan pers yang sangat penting yaitu kebebasan berekspresi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi bagi para jurnalis justru masih belum ditegakan dengan baik. Tak sedikit dari para pekerja pers yang kerap menerima tindak kekerasan ketika bertugas, serta bekerja dibawah tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Misalnya kasus Nurhadi, jurnalis Tempo yang mengalami tindak penganiayaan dan penyensoran alat-alat jurnalistik oleh beberapa oknum saat menjalankan tugas profesinya pada Sabtu, 27 Maret 2021.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum non doktrinal. Pendekatan hukum yang digunakan adalah metode pendekatan berlakunya hukum, yaitu mengenai penerapan Pasal 19 Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) terkait kebebasan berekspresi pers (jurnalis), serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia. Adapaun sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pengumpulan data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian direduksi untuk dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebebasan pers selama lima tahun berturut-turut (2016-2021) menunjukan grafik kenaikan dari agak bebas (2016-2018) menjadi cukup bebas (2019-2020). Kendati demikian, mengenai kebebasan pers khususnya mengenai kebebasan berekspresi masih belum bisa ditegakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka kekerasan yang dialami oleh pekerja pers saat menjalankan profesinya, begitu pula dengan adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu serta pemidaan para pekerja pers dengan produk hukum selain Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu faktor utama mengenai belum bisa ditegakannya kebebasan berekspresi bagi pers ini karena adanya perbedaan pendapat dari beberapa kalangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers serta ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-undang Pers. Kedua, mengenai perlindungan hukum terhadap independensi pers di indonesia yang masih belum mencerminkan pers yang independen. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketika pemilihan umum (pemilu) banyaknya pihak yang sengaja memanfaatkan pers sebagai sarana mobilisasi politik . Hal tersebut bisa juga karena pemilik perusahaan pers atau penanam modal juga turut dalam politik partisan. Faktor lainnya adalah lemahnya regulasi yang mengatur mengenai independensi pers bahkan dalam Undang-undang Pers yang merupakan payung hukum pers pun tidak dijumpai pengaturan mengenai independensi pers.