Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer Bank Mega Syari’ah Kaliwungu (Unit Manager, Account Officer, Financing Officer dan Teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba.
Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syari’ah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.