Skripsi ini meneliti tentang Analisis Konten TikTok Yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam. Kejahatan dunia maya (Cyber crime) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah aplikasi media sosial Tiktok, yang merupakan aplikasi yang sedang digemari oleh pengguna khususnya dari Indonesia. Video yang berdurasi 15-60 detik dengan sangat cepat menyebar di TikTok, melebihi penyebarannya di Facebook. TikTok memiliki fitur yang berbeda dengan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter. Dengan begitu, ketika menggeser layar, video apa pun akan otomatis terputar tanpa ada peringatan. Selain itu, berbagai konten sensitif lain juga dapat dengan mudah diakses secara sengaja. Melalui pencarian konten menggunakan tagar, konten-konten sensitif akan bermunculan tanpa adanya penyaringan berarti. Salah satu contoh konten sensitif yang membanjiri TikTok ialah video mengenai perilaku dianggap pornografi. Video banyak orang yang mempraktikkan sikap seksual dapat dengan mudah.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengguna media sosial “TikTok” berkonten pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam mengenai konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di Media Sosial.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka. Data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, media massa, undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan dengan materi penelitian. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif normatif, yaitu gambaran perspektif hukum terhadap konten TikTok yang mengandung unsur pornografi di media sosial menurut UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi dan hukum pidana islam, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneiliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I tentang Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi adalah lebih menjerakan dibandingkan Pasal 281 KUHP. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.