Hukum Islam memang tidak mensyaratkan perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya digunakan untuk orang Indonesia yang beragama Islam, juga mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada pasal 5. Pasal 5 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni dijelaskan pada pasal 3. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perdes Kedungjaran telah dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam ini. Peraturan Desa Kedungjaran ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan.
Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebuah badan yang di bentuk sebagai perwujudan demokrasi. Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat