Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka perkara dispensasi kawin melonjak. Sebagai contohnya terjadi di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat(2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan denga alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Permohonan dispensasi nikah dikarenakan pemakaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandi Pengadilan Agama Pemalang adalah 951 permohonan. Fokus penelitian ini adalah Kenaikan Batas Usia Perkawinan MenurutUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinandan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.
Metode penelitian yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah pendekatan yuridis empiris, (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: Pertama, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Pemalang mengalami kenaikan yang signifikan yang mana sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 81 perkara, sedangkan pada tahun 2020 pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan drastis mencapai 699 perkara. KeduaSejak tahun 2018-2020 banyak sekali masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dengan jumlah total adalah 951 permohoanan.Pada tahun 2020 merupakan jumlah paling banyak masyarakat Kabupaten Pemalang mengajukan permohonan yaitu 699 permohonan.Hal itu disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah.