Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas di setiap era pemerintahan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 2007 pemerintah telah menggulirkan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dan mendapatkan bantuan dari pemerintah secara merata dan pendistribusian sesuai haknya, sesuai yang sudah dumumkan sebelumnya. Akan tetapi pembagian bantuan PKH di desa Getas tidak sesuai yang sudah diumumkan/tidak sesuai yang dijanjikan.
Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana Praktik Distribusi Program PKH di Desa Getas kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal ?
Penelitan ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya, pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulis skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.
Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Praktik Distribusi Program Keluarga Harapan di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal awalnya Distribusi Bantuan ini diumumkan akan di distribusikan dengan merata sesuai keputusan pemerintah. Tetapi pada kenyataannya Distribusi Islam yang ada di Desa Getas tidak sesuai pengumuman yang diumumkan pendamping PKH desa diawal. Mereka mendapatkan bantuan tetapi masih dipotong dengan alasan ongkos setiap KK. Dengan adanya praktik pendistribusian tersebut membuat Kerugian dan merasa iri dengan anggota desa lain yang mendapatkan bantuannya utuh . 2. Dalam perspektif Hukum Islam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal merupakan kerjasama Ijarah dengan pembayaran upah/ujrah dan Distribusi Islam. Praktik Distribusi tersebut Hukumnya adalah fasid, karena adanya syarat-syarat, rukun ijarah/pembayaran Upah dan Distribusi Islam yang tidak terpenuhi/rusak.