Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kantor Urusan Agama dalam menetapkan usia nikah tentu merujuk pada Undang-undang yang berlaku, dari tahun ke tahun jumlah kasus pernikahan dini ini terus menurun. Dikarenakan berbagai usaha dan upaya Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang ada dikantor. Beberapa pejabat Kantor Urusan Agama tentu faham tentang problematika pernikahan dini serta strategi untuk meminimalisir pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat.
Dari latar belakang diatas, penulis menarik penelitian diantaranya ada dua permasalah pokok antara lain yaitu: 1. Apa saja faktor pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. 2. Bagaimana Upaya Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan dini perspekrif undang-undang no.16 tahun2019.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yaitu hukum normatif empiris; sumber data pada penelitian yaitu data primer (wawancara) dan data sekunder (pengumpulan data); teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi; dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.
Dari hasil wawancara dengan pejabat KUA ada beberapa faktor yang mendorong dilakukannya pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu: pergaulan bebas, pengetahuan masyarakat, ekonomi. Maka dari itu strategi yang dilakukan KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan adalah untuk tidak menikahkan pasangan pengantin yang masih dibawah umur, memperlambat pelayanan bidang administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. Kebijakan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan mengikuti kegiatan lintas sektoral setiap 3 bulan sekali dan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pekalongan Selatan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seoarang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia.