Dimasa Pandemi Virus Covid-19, pemerintah kabupaten Demak melarang mengadakan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian, hal itu tertulis dalam pasal 17 ayat 2 huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020. Disini ada permasalahan pada pasal 17 ayat 2 huruf (C) yang berbunyi “tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian” yang mana bertentangan dengan sabda Nabi saw. kepada Abdurrahman bin Auf yang berbunyi:
أولم ولوبشاة
“Adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.”

Dalam hadist tersebut, menurut Imam Maliki, Imam Syafi’i dalam satu pendapatnya, sebagian ulama madzhab Syafi‟i, sebagian madzhab Hambali dan para ulama zhahiri berpendapat bahwa mengadakan resepsi pernikahan adalah wajib, namun didalam Peraturan Bupati Demak justru dilarang atau lebih tepatnya dibatasi dengan alasan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Penulis Dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dengan menganalisa Perbup Demak. Karena Demak adalah kota yang agamis dalam kehidupannya, untuk itu penulis menganalisa pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) di Perbup ini apakah sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam. Penulis menganalisanya dengan perspektif Saddū aż-Żarīah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.Bagaimana ketentuan larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020?. 2.Bagaimana tinjauan Saddū aż-Żarīah terhadap larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020?.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Hasil penelitian ini adalah Ketentuan larangan mengadakan resepsi pernikahan seperti yang tertuang pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 yang berbunyi “tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian”. sudah sesuai secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Larangan mengadakan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian dimasa pandemi Covid-19 Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 telah sesuai dengan tinjauan teori Saddū aż-Żarīah, karena menolak kerusakan dengan mendahulukan kemaslahatan itu lebih baik. Dengan adanya larangan tersebut dapat mencegah penyebaran virus Covid 19 dan dapat mencegah timbulnya kemudharatan.