Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung merupakan madrasah swasta yang berdiri di atas tanah wakaf. Beberapa tahun yang lalu madrasah ini sempat diberi penawaran untuk dialihkan statusnya menjadi madrasah negeri di bawah naungan pemerintah. Namun pengalihan tersebut mendapat penolakan dari wakif karena pengalihan status madrasah sama halnya dengan mengalihkan status wakaf kepada pemerintah. Wakif mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan menghilangkan amal jariyah dari tanah wakafnya. Oleh karena itu status MI Sultan Agung Sidomoro masih tetap swasta hingga sampai saat ini.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana alasan wakif melarang peralihan status wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro ; 2) Bagaimana alasan larangan peralihan status wakaf oleh wakif di MI Sultan Agung Sidomoro menurut hukum Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pertama, alasan wakif melarang peralihan status wakaf karena adanya penawaran peralihan status MI Sultan Agung Sidomoro menjadi madrasah negeri. Wakif mengkhawatirkan peralihan terebut akan mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga wakif dari hasil pemanfaatan tanah wakaf dan mengganggu ketentraman rumah Bpk. Soderi (keluarga wakif) yang berdiri di dalam tanah wakaf. Selain itu juga dikhawatirkan akan menghilangkan kemanfaatan wakaf untuk warga desa Sidomoro; Kedua, menurut hukum Islam alasan larangan tersebut telah memenuhi prinsip maslahat. Meskipun peralihan status madrasah dapat menjamin keberlangsungan tanah wakaf, namun kemashlahatan (jaminan keamanan) bagi keluarga wakif dan kemanfaatan wakaf bagi masyarakat sekitar harus tetap dijaga.