Poligami bawah tangan adalah, sebuah poligami yang mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, ayat (3) perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyaikekuatan hukum. Dan berdarkan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama setempat dan poligaminya tidak dicatatkan maka poligami tersebut tidak diakui, dan anak-anak yang lahir daripadanya pun tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun pada penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Majelis Hakim mengabulkan seluruh Permohonan dalam hal asal-usul anak dengan melalui beberapa pertimbangan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini tentang bagaimana langkah-langkah dan pertimbangan hukum oleh hakim sehingga mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dalam hal asal-usul anak. Dan apa akibat hukum dari penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj.
Jenis penelitian ini adalah penelitian doctrinal, dan metode yang digunakan adalah library research, dan dalam pendekatannya menggunakan metode yuridis normative. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisi menggunakan deskriptif-analisis.
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, bahwa dalam permohonan fakta-fakta yang ada berkekuatan hukum, dan pertimbangan hukum oleh hakim sesuai dengan pendapat dan sejalan dengan pemikiran penulis. Dengan menimbang Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dan anak yang dilahirkan merupakan anak sah seuai dengan Pasal 42 UUP dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah. Menimbang bahwa seorang anak berhak mengetahui asal-usul orang tuanya hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dan dengan dikabulkannya permohonan ini maka hak-hak anak akan terpenuhi sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. adalah anak mendapatkan hak-haknya berupa: hubungan nasab dengan ayah biologisnya, waris, al-wala’, hubungan mahrom, radha’, hadhanah, perwalian, wali nikah, dan hak nafkah.