Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi yang mengakibatkan adanya tuntutan bagi lembaga peradilan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik atau biasa dikenal dengan istilah E-Court. Istilah E-Court ini diatur dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Peraturan ini merupakan salah satu upaya lembaga peradilan guna mewujudkan peradilan yang memenuhi asas sederhana, asas cepat, dan asas biaya ringan. Layanan sistem E-Court terdiri pendaftaran (E-Fillig), pembayaran (E-Payment), pemanggilan (E-Summons), dan persidangan (E-Litigasi). Dengan adanya sistem E-Court ini diharapkan agar memberikan kemudahan manfaat bagi para pencari keadilan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pelayanan perkara perceraian via E-Court di Pengadilan Agama Pemalang? Bagaimana efektivitas pelayanan perkara perceraian berbasis E-Court selama pandemi di Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 yang diubah menjadi Perma No. 1 Tahun 2019?

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan langsung ke lokasi tempat penelitian untuk memperoleh data-data. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pemalang. Adapun subjek penelitian ini adalah hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan Agama Pemalang. Adapun metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Pemalang sudah sudah berjalan secara efektif dan maksimal walaupun masih adanya kendala bagi para pencari keadilan yang belum bisa menerapkan aplikasi ini dikarenakan gagap teknologi, dengan kondisi seperti ini sosialisasi sangat diperlukan. Dan memang untuk pelaksanaan proses E-Litigasinya sendiri belum berjalan dengan baik karena memang belum adanya peraturan yang mewajibkan pelaksanaan persidangan dilakukan secara elektronik, para pihak masih dapat memilih pelaksanaan secara manual atau elektronik.