Penelantaran merupakan setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga, yang secara hukum orang tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berapad dalam lingkungan keluarganya. Pandemi Virus Covid-19 yang merupakan salah satu faktor pendukung dari cerai gugat akibat penelantaran yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2020 hingga saat ini.
Penelitian ini menemukan Faktor-faktor penyebab tingginya permohonan cerai gugat yang disebabkan oleh penelantaran di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2020 hingga saat ini ditemukan bahwa penelantaran memiliki pengaruh terhadap tingginya permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), Sumber data pada penulisan ini diperoleh dengan metode wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dengan melihat jumlah laporan perkara yang sudah diperiksa dan ditanda tangani oleh ketua pengadilan. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan
Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, terdapat 1.582 pada tahun 2020 penelantaran dan terdapat 903 pada tahun 2021 terhitung dari bulan Januarai hingga Mei, dengan faktor-faktor penyebab akibat penelantaran di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada saat pandemi yang terjadi yaitu; adalah judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan/pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Kedua, bahwa penelantaran merupakan menjadi salah satu akibat terjadi percerian. Tentang cerai gugat akibat penelantaran yang terjadi, masih berhubungan dengan hak dan kewajiban suami kepada istri tentang nafkah, peneliti berpendapat bahwa sebagaimana dalam peraturan yang berlaku suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, bahkan istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut