Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan keharusan adanya dua saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih klasik. Permasalahan yang timbul setelah diundangkannya pasal ini bisa jadi di sekitar kita masih terdapat sebagian orang yang memakai hukum fikih klasik yang tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris ke dalam rukun wasiat, dan sebagian lagi menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini juga menimbulkan kesulitan saat pembuatan wasiat apabila dalam keadaan tertentu misalnya saat tsunami, maupun gempa bumi, untuk melaksanakan wasiat di hadapan dua orang saksi atau notaris, atau mungkin seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, namun tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? Apakah kewajiban orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat sudah terpenuhi dan terjaga?
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana tinjauan maqa>s}i>d al-syari>’ah terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (doktrinal legal research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis maqa>s}id al-syari>’ah. Dalam penelitian ini, penulis mengguakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (documentation) atau studi kepustakaan (library research) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam hukum normatif. Adapun metode analisisnya mengguanakan metode deskriptif-analisis.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, ketentuan pelaksanaan wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Mereka menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yakni pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, dan sighat ijab dan qabul. Ulama fiqih tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris ke dalam rukun wasiat. Pasalnya kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat. Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat. Kedua, ketentuan persaksian dalam wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral maqa>s}id al-syari>’ah yaitu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin usul fiqih yang dikenal dengan sebutan al-kulliya>t al-khamsah (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan maqa>s}id al-syari>’ah (tujuan-tujuan universal syariah).