Penelitian ini dilatarbelakangi, bahwa pada era pandemi covid 19 ini seluruh aspek kehidupan masyarakat merasakan dampak yang sangat hebat. Tidak terkecuali pada aspek ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan. Karena adanya pandemi covid-19 ini, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengalami penurunan omset pendapatan atau bahkan hingga gulung tikar. Hal tersebut tentu saja berimbas pada pembayaran angsuran pembiayaan yang masih harus mereka bayar setiap bulannya. Namun melihat kondisi yang saat ini terjadi, para pengusaha merasa keberatan untuk melakukan pembayaran tersebut. Hingga akhirnya pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 11/POJK.03/2020 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pemberlakuan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak covid-19.
Selain perihal keluhan penurunan omset, dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown, maka masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan penyetoran pembiayaan kepada pihak bank. Sehingga muncullah peran digitalisasi yang mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa perlu keluar rumah. Sistem digitalisasi ini dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja perbankan agar lebih efektif dan efisien.
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Asad Alif telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mulai dari nasabah melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi, tahap evaluasi permohonan, wawancara, pembuatan memo usulan restrukturisasi pembiayaan oleh account officer kepada komite, hingga persetujuan restrukturisasi oleh bagian legal pembiayaan untuk dipersiapkan addendum. Sementara pada pelaksanaaan digitalisasi pembiayaan, BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal telah menggunakan sistem digitalisasi yang bernama Penta.

ABSTRACT:
The research conducted is based on the fact that all aspects of people's lives are greatly affected by COVID 19. The economic field is no exception, particularly in the banking sector. By the pandemic of COVID 19, the entrepreneurs are experiencing a decline of turnover income, even bankruptcy. Consequently, this situation impacts the payment of financing installments that should pay monthly by the entrepreneurs. Yet, due to the effects of COVID 19, they objected to making payment. Thus, the government finally issued a new policy, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK No. 11/POJK.03/2020) and Government Regulation in place of Law Number 1 of 2020 regarding the implementation of credit restructuring and financing for debtors who affected by COVID 19.
Furthermore, social distancing and lockdown regulation result in difficulty for the society deposits financing installment to the bank. Overcoming this, the role of digitalization payment system becomes the solution to simplifies the transaction from home. The system is necessary to improve banking performance to more effective and efficient.
The research aims to understand the implementation of restructuring and digitalization of financing during the COVID-19 pandemic, which carries out at BPRS Asad Alif Kendal Head Office. The inquiry uses field research with a qualitative approach. Data collection methods are direct and indirect observations, interview,and documentation related to the object of research. The result of the research shows the procedure for implementing financing restructuring at BPRS Asad Alif is following the provisions of the Financial Services Authority. Sequentially, the submission of a request for restructuring by the customer, the application evaluation stage, interviews, making a memo on the proposal for financing restructuring by the account officer to the committee, until the restructuring approval by the legal part of the financing to prepare the addendum, have been carried out well. While on the implementation of the digitalization of the financing, BPRS Asad Alif Kendal Head Office uses a digitization system called Penta.