Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Pringgodani Tangguh Demak semakin menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan signifikat. Ketika dalam penyaluran dana yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak kepada anggota, salah-satunya ialah akad musyarakah. Tetapi terkadang masih banyak anggota khususnya para pelaku usaha ekonomi kecil yang sering mengeluh, bahwa pada saat mereka memerlukan pembiayaan atau pinjaman mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman, berbeda halnya ketika orang yang mempunyai ekonomi ke atas atau orang kerabat dari pengurus sendiri. Selain itu pada saat menjelang RAT anggota tidak pernah di ikut sertakan dalam kegiatan RAT yang diadakan dikantor koperasi, Sehingga hak-hak dari para anggota merasa menjadi berkurang.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditemukan penulis, antara lain: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak?. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak?
Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris ialah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Peraturan yang digunakan sebagai acuan ialah Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1) Dalam penerapan Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak belum bisa sepenuhnya terjalankan dalam praktiknya, karena ketika memberikan pembiayaan masih terdapat perbedaan antara ekonomi lemah dengan orang yang mempunyai jaminan atau ekonomi keatas. Bahkan dalam kegiatan rapat anggota tahunan tidak semua anggota dilibatkan dalam kegiatan tersebut. 2) DalamTinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota KSPPS dalam Perspektif Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdapat adanya unsur zalim karena tidak adanya keadilan dalam memberikan pelayanan hak-hak pinjaman dan pembiayaan tersebut, Sehingga tidak sesuai dengan konsep maqashid al-khomsah atau tujuan syariah yaitu mewujudkan maslahah.