Jumhur Ulama’ termasuk Imam Syafi’i yang penganutnya sebagian besar di Indonesia berpendapat bahwa objek wali mujbir atau orang yang boleh dipaksa kawin adalah wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa. Kemudian pendapat dari Abu Hanifah bahwa seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa. Apabila hal itu dilakukan maka nikahnya dihukumi mauquf (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali ijbậr yang dikenal dalam pandangan Abû Hanîfah adalah hanya bagi gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali. Maka dari sini penulis menemukan hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan menjadikan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa?, Bagaimana istinbat hukum Abu Hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa ?
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat Abu Hanifah terkait pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan dan untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Abu Hanifah dalam berpendapat terkait hal pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer berupa kitab al-Mabsut dan data sekunder berupa kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek wali mujbir. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil akhir atau simpulan dari penelitian ini yakni Pertama, Pendapat Abu Hanifah tentang Objek wali mujbir adalah al-shagirah (anak kecil/belum dewasa). Abu Hanifah dalam menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan Abu Hanifah bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum.. Kedua, istinbāṭ al-ahkām dalam memahami naṣ tersebut ditempuh melalui penggunaan kaidah-kaidah lugawiyah yakni dari segi bahasanya dan kaidah-kaidah tasyri'iyyah, yakni dari segi ruh atau semangat ajarannya. Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum menggunakan enam dasar hukum Islam, yaitu: al-Qur’an, sunah, ijma, qiyas, istihsan, ‘urf. Abu Hanifah menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk. Abu Hanifah mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.