Wakaf merupakan akselerasi pemerintah dalam upaya mengentaskan problematika ekonomi-sosial di Indonesia. Di setiap wilayah sudah memiliki badan pengelola wakaf termasuk di Kota Semarang. Meskipun wakaf sudah termasuk hal umum, akam tetapi masih banyak permasalahan didalamnya termasuk dalam hal pergantian nadzir lebih dari 30 hari setelah nadzir berhenti. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1.

Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana system pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati? 2) Bagaimana respon BWI Kota Semarang terhadap pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui proses pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati, 20 Untuk mengetahui apakahsistem pergantian madzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati sudah sesuai demgan UU Wakaf No 41 Tahun 2004.

Penelitian ini, penulis menggunakan 1) jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari BMT Bondho Tumotho dan Badan Wakaf Indonesia. 2) sumber data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori, baik dari Al-Qur‟an, Hadits, Perundang undangan, buku serta literature literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 3) Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dikarenakan penelitian ini juga merupakan pendekatan tanpa konflik. 4) Teknik Analisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif analisis yakni menganalisis data dari hasil wawancara berikut kesesuaiannya dengan teori-teori yang penulis kaji.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sistem pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati belum sesuai dengan ketentuan dalam

UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 6. 2) Respon Badan Wakaf Indonesia terhadap BMT Bondho Tumotho untuk segera menyelesaikan secara administrative karena kondisi saat ini termasuk dalam pelanggaran hukum yang dapat diberi sanksi sesuai UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 57