Di era serba digital banyak hal yang dapat diakses dengan sentuhan jari, dari segi positif memudahkan banyak orang namun dari segi negatif juga banyak yang menyalahgunakan. Salah satunya untuk menyebar konten-konten pornografi miliki orang lain ke media sosial sebagai balas dendam apabila keinginannya tidak terwujud biasa dikenal dengan Revenge Porn. Banyak yang menjadi korban yang sebagian besar adalah perempuan. Namun banyak dari korban yang memilih bungkam karena selain malu, kurangnya pengetahuan tentang hukum, serta klasifikasi mengenai pelaku dan korban yang tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat menjerat korban apabila dalam hal ini korban juga turut membuat konten-konten tersebut dan tidak dengan tegas melarang penyebaran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Revenge Porn menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? (2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Revenge Porn di kota Semarang oleh LRC-KJHAM ?
Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif-empiris artinya implemantasi undang-undang dalam realitas di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni primer yang didapat langsung dari LRC-KJHAM dan hasil riset terdapat 2 kasus Revenge Porn pada tahun 2019, terdiri 1 (satu) kasus dewasa dan 1 (satu) kasus anak. Sedangkan sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek yang terdiri dari buku, arsip dan situs resmi. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif .
Hasil penelitian menunjukkan: (1)Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban kejahatan Revenge Porn menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bertujuan memberikan rasa aman pada korban dengan memberikan ancaman pada pelaku sesuai yang diatur dalam pasal 29 jo. ayat 4 ayat (1). Namun undang-undang tersebut juga dapat mengancam korban karena tidak diatur secara jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi dan klasifikasi siapa yang seharusnya menjadi “pelaku” dan siapa yang seharusnya menjadi orang yang “dirugikan/korban”. Selanjutnya diantara 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat, antara memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan.Menurut penulis, undang-undang ini perlu adanya pembaharuan demi kepentingan setiap orang dalam undang-undang ini dapat lebih terlindungi. (2) Bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan Revenge Porn di kota Semarang oleh LRC-KJHAM upaya perlindungan yang dilakukan berupa perlindungan preventif dan represif, perlindungan preventif yakni: mendorong perubahan hukum dan kebijakan ( kampanye perlindungan perempuan korban kekerasan, sidang rakyat dan forum untuk menunjukkan dukungan pengesahan RUU bagi korban kekerasan seksual), melakukan penelitian, dan pendidikan. Perlindungan represif yakni konseling (untuk mengetahui kronologi, serta langkah yang harus ditempuh serta hak-hak korban), layanan medis dan psikolog (rumah sakit maupun universitas), bantuan hukum,reintegrasi sosial, pemulangan dan Shelter (rumah aman).
LRC-KJHAM sudah cukup baik dalam berupaya memberikan perlindungan terhadap korban dan tidak jarang bekerjasama dengan jaringan salah satunya PPT SERUNI dan bergabung dalam tim sebagai anggota. Namun kendala-kendala terkadang memang harus dihadapi baik dari kondisi korban hingga barang bukti.