Skripsi yang berjudul “Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)” membahas mengenai bagaimana pertimbangan kemaslahatan yang ditimbulkan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penetapan itsbat nikah pada Pelayanan Terpadu tahun 2019. Dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 terdapat 4 penetapan itsbat nikah dikabulkan dan 4 penetapan itsbat nikah diputus lain dan terjadi tajjdid nikah (pengulangan akad nikah) karena mengandung halangan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan meskipun kedua kriteria penetapan tersebut menggunakan alasan pokok yang sama yaitu berupa administrasi kependudukan namun terdapat perbedaan putusan dalam penetapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan kemaslahatan yang ditimbulkan hakim dalam penetapan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dengan dasar hukum PERMA No. 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Kendal terhadap 4 penetapan itsbat nikah yang dikabulkan maupun 4 penetapan itsbat nikah yang diputus lain dan terjadi tajjdid nikah (pengulangan akad nikah) dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu tahun 2019.
Berdasarkan perkara di atas, ada tiga pokok masalah yang diangkat yaitu: 1) Bagaimana mekanisme itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?
2) Apa alasan yang melatarbelakangi pemohon itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019? 3) Bagaimana analisis Maqashid Syari’ah terhadap penetapan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode kualitatif . Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan 2 hakim Pengadilan Agama Kendal, panitera Pengadilan Agama Kendal dan peserta itsbat nikah pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 dari penetapan dikabulkan dan penetapan yang diputus lain dan dokumentasi berupa salinan penetapan berjumlah 8, Undang-Undang terkait dan buku-buku terkait. Data dianalisa dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Hasil implementasi Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 tidak ada bedanya dengan itsbat nikah biasa sebab para pemohon hanya mendapat penetapan itsbat nikah Hal ini dikarenakan tidak ada MOU tertulis antara Pengadilan Agama Kendal dengan KUA dan DispendukCapil Kendal. 2) Pelayanan Terpadu yag dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 terdapat 3 macam alasan para pemohon yaitu administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan KK, persyaratan ibadah haji dan alas hukum untuk bukti pernikahan dapat dibenarkan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi isteri dan anak-anak. Namun untuk perkawinan yang diajukan pada itsbat nikah terpadu bukan perkawinan yang mengandung halangan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama. 3) Adanya lembaga itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dengan dasar hukum pasal 7 KHI dan didukung PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah membawa kemaslahatan dalam bentuk Maqashid al-Maslahah wal Ihtisana al-Ammah yaitu melindungi hak-hak isteri dan anak-anak dalam perkawinan tersebut. Serta itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dibentuk mempunyai fungsi yaitu Maqashid al-Ihtimal berupa perlindungan dan suatu bentuk keringanan pemerintah untuk perkawinan di bawah tangan agar dapat mengakses layanan kependudukan berupa administrasi. Selain itu juga dengan diadakannya Pelayanan Terpadu berupa itsbat nikah menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.