Gadai (rahn) adalah akad perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Asas dalam akad gadai adalah tolong menolong (ta’awwun), sehingga dilarang menysaratkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun praktik gadai (rahn) yang berkembang di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon belum memperhatikan asas dalam akad gadai tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Hukum Islam. Seperti sistem Gadai Pakai dan Gadai Tungkak/STNK yang biasa digunakan sebagai sistem gadai di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon itu bertentangan dengan Syari’at Islam.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan bagaimana praktik akad gadai (rahn) perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon? Untuk mengetahui bagaimana sistem admintrasi yang digunakan dalam akad gadai (rahn) di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam? Serta untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin dalam Perspektif Hukum Islam?
Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan yaitu Metode Kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder dengan teknik dokumentasi, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam praktik akad gadai (rahn) perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang tidak sah dalam Perspektif Hukum Islam, karena ketika akad berlangsung murtahin mensyaratkan potongan admintrasi yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang rill sesuai kebutuhan pemeliharaan dan perawataan barang jaminan serta tidak mempertimbangkan jangka waktu sehingga terdapat unsur riba didalamnya, dan terdapat unsur tambahan dalam pemanfaatan barang jaminan yang diterima oleh murtahin padahal segala manfaat baik keuntungan maupun kerugian yang timbul dari barang jaminan adalah hak rahin.