Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada jual beli produk kosmetik
Saadah, Khusnus (2020) Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada jual beli produk kosmetik. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
SKRIPSI_132311061_KHUSNUS_SAADAH.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (2MB)
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan prokontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khsusunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Undang-undang di Indonesia sudah mengeluarkan tentang adanya Produk-produk yang boleh dikonsumsi baik dari segi Mutu, Khualitas, dan baik digunakan oleh konsumen. Terdapat berbagai masalah dengan berbagi jenis produk yang memasuki pasar Global Indonesia, seperti contoh Produk Kosmetik yang semakin dicari oleh kaum wanita. Produk kosmetik yang jadi incaran kalangan wanita berpusat Negara Korea dan China. Fikih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Rasyid Ridha mengemukakan bahwasannya muamalah adalah kegiatan tukarmenukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang sudah ditentukan. Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Kebanyakan masyarakat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berbisnis, baik itu bisnis investasi maupun bisnis jual beli barang dan jasa. Dan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang bahkan dalam berbisnis pun memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan bisnisnya baik itu sebagai rekan bisnis maupun sebagai penjual ataupun pembeli yang sangat diperlukan dalam sebuah perdagangan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum Islam; Perllindungan konsumen; Jual beli; Produk kosmetik; Undang-undang no. 8 Tahun 1999 |
Subjects: | 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics 300 Social sciences > 340 Law > 343 Military, tax, trade, industrial law 300 Social sciences > 380 Commerce, communications, transport > 381 Internal commerce (Domestic trade) |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
Depositing User: | Rifqi Maulana |
Date Deposited: | 01 Apr 2022 01:04 |
Last Modified: | 01 Apr 2022 01:04 |
URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15673 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year