Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebihi dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk transaksi di dunis bisnis agar mempercepat kegiatan mereka menawarkan produk barang maupun jasa. Klausula baku sering kita temui pada tiket parkir yang menyatakan bahwa “kerusakan dan kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik (tidak ada penggantian)”. Tempat parkir kendaraan bermontor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karena parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai peraturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindung bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir, namun adanya klausula baku tersebut sering kali malah merugikan konsumen, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. kerangnya pemahaman konsumen dalam mengetahui hak-haknya mereka mengakibatkan mereka dalam kedudukan yang lemah. Dalam Hukum Islam perjanjian disebut Akad, menurut pihak parkir hukum parkir menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa dan akad wadiah atau titipan.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana tinjuan hukum positif terhadap pencantuman klausla baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semaran. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencantuman Klausula Baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dan bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan bidang perpakiran dan pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku fiqh muamalah, hukum perlindungan konsumen, jurnal, KUHPerdata, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penulis bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penerapan klausula baku yang tencantum dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang merugikan konsumen, karena menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena jurangnya pemahaman dari kedua belah pihak akan peraturan tersebut menjadikan konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu klausula baku tersebut batal demi hukum dan pihak parkir RSUP Dr Kariadi Semarang wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam hukum Islam klausula baku tersebut melanggar asas-asas akad yaitu asas ibahah atau sebab yang halal, Asas Konsensuakisme, asas kebebasan, dan asas keadilan. Dan menurut penulis akad yang digunakan parkir adalah akad wadi’ah atau titipan, bukan akad ijarah atau sewa menyewa.