Putusan cerai gugat nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs mengenai kesaksian anak kandung yang merupakan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri atau dalam istilah disebut dengan (syiqaq). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat dan bagaimana pertimbangan hakim dan kekuatan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana penulis menggunakan metode yuridis normatif yang lebih mendekatkan kedalam library riset atau penelitian kepustakaan, dan teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan melalui dokumentasi yang selanjutnya data tersebut diolah menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. itu sangat mengikat. Sesuai alasan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 j.o. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian dengan alasan syiqaq maka harus didengar keterangan dari salah satu pihak keluarga.