Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri yang sering terjadi namun sulit terungkap. Banyak masyarakat yang memilih melakukan perkawinan secara siri karena prosesnya yang lebih mudah. Namun perkawinan siri menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Sedangkan para korban KDRT dalam perkawinan siri sebagian besar takut dan malu untuk melaporkan kasusnya karena status perkawinannya belum sah secara hukum dan negara. Selain itu, korban kasus KDRT perkawinan siri mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki legalitas hukum atas perkawinannya tersebut. Status perkawinan siri juga menjadi kelemahan bagi para korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini merupakan upaya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri yang fokus melindungi dan menangani korban KDRT dalam perkawinan siri untuk mendapatkan rasa aman terhadap dirinya dan mendampingi korban sampai korban/klien bangkit dari situasi yang kurang baik menjadi lebih baik.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana peran LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri? (2) Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban Kasus KDRT didalam Perkawinan Siri oleh LBH APIK?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya, memahami gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara langsung yang diperoleh dengan tanya jawab dan tatap muka. Kemudian observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman dengan hasil wawancara dan data-data yang telah peneliti kumpulkan.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang antara lain Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban antara lain: Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri. Mencegah adanya perlakuan yang tidak adil baik oleh kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (pidana). Bantuan hukum melalui jasa lembaga bantuan hukum dapat menjadi kutup pengaman (Savety Valve) untuk para korban yang mengalami dampak secara fisik, psikis dan ekonomi. Bentuk perlindungan oleh LBH APIK Semarang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri di LBH APIK Semarang sejalan dengan teori perlindungan hukum, asas persamaan di depan hukum (Equality bfore the law), teori keadilan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang antara lain meliputi: tahap pengaduan, pelayanan pendampingan psikologis dan trauma healing, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri adalah sebgaai berikut: pertama, faktor hukumi yaitu LBH APIK harus melewati proses yang panjang mulai dari pendampingan rangkaian proses pengjuan itsbat nikah, perceraian dan pemberian perlindungan setelahnya memerlukan proses yang lama. kedua LBH APIK Semaang tidak dapat melaporkan KDRT dalam perkawinan siri sebagai delik aduan melainkan sebagai delik umum. Ketiga, stigma masyaraat terhadap korban dan LBH APIK Semarang kesulitan mencari informasi korban.