Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena jumlahnya yang banyak dan sulit diatasi. Problematika sampah seperti masih banyaknya tumpukan sampah dilingkungan masyarakat daerah perkotaan dan tidak ditemukannya tempat sampah disekitar tempat usaha para PKL. Dalam hal ini perlu penanganan yang serius agar jumlah sampah dapat berkurang. Di dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang tata cara dan keberlangsungan pengelolaan sampah. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah merupakan tolak ukur dari berhasilnya sosialisasi dari pemerintah dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Problematika seperti masih banyaknya sampah yang dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan baik dilingkungan masyarakat dan PKL sering terjadi. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dapat diketahui peran masyarakat serta peran pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada perda tentang pengelolaan sampah tersebut.
Adapun permasalahan ini ialah bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang?
Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Non-doktrinal, yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Akan tetapi terjadi ketidak optimalan dari segi masyarakatnya. Kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak menyediakan tempat sampah. Hal ini disebabkan karena budaya membuang sampah sembarangan dalam masyarakat sudah menjadi hal biasa. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa didalamnya terdapat adanya sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang ada pada perda tersebut.