Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk tindakan dapat berakibat hukum. Di Indonesia penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Penegak hukum yang pertama kali berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal penegakan hukum ialah Polisi. Fungsi kepolisian adalah mengadakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, belakangan ini terdapat oknum-oknum Polisi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fungsi kepolisian. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019, dimana seorang oknum Polisi melakukan tindak pidana pembunuhan.
Sehubungan dengan itu, selain melakukan tindak pidana pembunuhan perbuatan oknum Polisi tersebut juga merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri, dan secara internal kepolisian akan diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh perumusan masalah mengenai bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan bagaimana penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
Penelitian skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis) dengan sifat penelitian deskriptif. Mengenai fokus kajiannya adalah fokus kajian non doktrinal. Sumber data penelitian ini ialah hasil wawancara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, putusan Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, buku-buku hukum, jurnal, dan skripsi. Metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka dan studi lapangan. Adapun metode analisis datanya ialah analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif.
Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menggunakan jasa eksekutor. Motif dalam pembunuhan ini ialah jalinan asmara dengan modus membeli dagangan korban. Korban dibunuh dengan cara dipukul pada bagian leher sebanyak tiga kali. Atas perbuatannya majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh tahun. Terkait dengan penegakan KEPP, kemudian dia menjalani sidang komisi kode etik Polri. Adapun amar putusan dari sidang KKEP tersebut, berupa penjatuhan sanksi bahwa perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri.