Penadahan adalah kegiatan menampung atau menerima barang gelap atau barang hasil curian,penadahan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 KUHP. di Kabupaten Pati disinyalir banyak terjadi tindak pidana penadahan motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tindak pidana penadahan motor di Kabupaten Pati dan mengetahui penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di kabupaten pati?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field reseach. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dari Polres Pati, penjual dan pembeli motor yang di duga sebagai barang tadahan. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dan bahan hukum sekunder berupa data-data dari Polres Pati dan PN Pati.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama Meningkatnya kasus penadahan kendaraan bermotor di kabupaten pati adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang hal jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat keterangan yang lengkap, dan juga faktor ekonomi yang mendorong banyaknya masyarakat melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap karena dinilai sangat menguntungkan. Kedua Penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di Kabupaten Pati adalah dengan cara merazia/berpatroli, melakukan kampanye media sosial, dan apabila tertangkap melakukan penadahan maka akan mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara atau berupa denda yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, dan hukuman bagi pembeli hampir sama dengan penjual/penadah dikarekan ada kemungkinan untuk pembeli menjual lagi barang tadahan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan.