Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Penyebaran virus Covid- 19 merupakan krisis bagi setiap organisasi. Baik organisasi perusahaan atau organisasi non- perusahaan yang berujung pada terganggunya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian, hingga penutupan usaha. Buruknya pemenuhan hak- hak buruh dalam situasi pandemi Covid- 19 yang diantaranya buruh yang diharuskan bekerja tidak menerima fasilitas yang memadai untuk pencegahan penularan Covid- 19, mayoritas buruh yang dirumahkan tidak mendapatkan upah, dan buruh merasakan kerawanan terhadap masa depan pekerjaan. Selain ancaman kesehatan, pekerja atau buruh banyak yang di PHK.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk serta perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid- 19. Analisis dilakukan dengan menggunakan pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Serta pengaturan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan atas PHK.
Dalam penelitian ini peneliti menggali fakta- fakta hukum melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisinya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, karena peneliti menggali fakta empiris yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif- empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari buku- buku, atau literatur- literatur hukum, peraturan perundang- undangan, wawancara serta bahan- bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif- empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif- empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Pertama, PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam pemutusan hubungan kerja akibat pendemi Covid- 19 atas kemauan sendiri tanpa adanya tindakan diskriminasi kepada pekerja. Kedua, Perlindungan hukum yang diberikan PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk kepada tenaga kerja yang di- PHK atas kemauan sendiri akibat pandemi telah bertentangan dengan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.