Perjanjian nominee merupakan suatu upaya untuk memberikan kemungkinan bagi warga negara asing melakukan rekayasa hukum dalam hal memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) dengan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama warga negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahkan undang-undang. Akibat dari perjanjian ini, tanah akan dikuasai oleh dua pemilik yaitu warga negara asing (beneficial owner) dan warga negara Indonesia, sehingga apabila hak miliknya dialihkan secara sepihak dapat merugikan pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik.
Penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Nominee Atas Jual Beli Tanah Milik Warga Negara Asing”, adapun fokus permasalahanya adalah bagaimana praktek jual beli tanah nominee dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tanah nominee atas jual beli tanah milik warga negara asing.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (non doctrinal) atau sering disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sera apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan implementasi hukum yaitu menelaah hukum dan mempelajari sejauh mana penerapan hukum yang ada di masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Praktik jual beli tanah nominee pada kenyataanya masih banyak terjadi, dikarenakan awamnya pengetahuan masyarakat tentang nominee. Praktik jual beli tanah nominee pada dasarnya dilarang dalam pasal 21 Undang-undang pokok agraria : bahwasanya warga negara asing dilarang untuk memiliki hak milik tanah di Indonesia, warga negara asing hanya boleh memiliki hak sewa dan guna bangunan (2) kemudian untuk perlindungan hukumnya bagi pembeli tanah nominee dalam kenyataanya belum terealisasi secara penuh seperti yang ada dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa pemilik asal hanya bisa mengajukan gugatan rugi kepada penjual tanah nominee