Salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah ialah dengan jual beli tanah. Dalam kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini diharapkan terdapat kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan tersebut melalui balik nama sertitikat hak atas tanah. Balik nama sertifikat hak atas tanah yang dilakukan dengan cara jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 . Akta jual beli hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT hal tersebut merupakan persyaratan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan setempat.Pendaftaran pemindahan atau peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dilakukannya jual beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Grobogan beserta akibat hukum apabila tidak melakukan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah. Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yang berupa dari hasil wawancara langsung. Dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Lalu setelah diperolehnya data-data maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat yang berisikan penjelasan dalam permasalahan penelitian ini.
Hasil Penelitian Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik dalam Jual Beli Tanah Hal pertama yang dilakukan yaitu mendatangi Kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Setelah melengkapi semua persyaratan, proses selanjutnya adalah dibuatkanya Akta Jual Beli oleh PPAT. Setelah membuat akta jual-beli, PPAT kemudian menyerahkan akta jual beli beserta berkas lainnya ke Kantor Pertanahan, untuk keperluan balik nama sertifikat, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta jual beli tanah tersebut. Kemudian pihak Badan Pertanahan akan melakukan pencoretan dan penulisan nama pemegang hak yang lama akan diganti oleh pemegang hak yang baru (pembeli). Berikut yang menjadi faktor alasan terhambatnya masyarakat di Grobogan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah, Kurangnya kesadaran di masyarakat, Biaya yang cukup mahal, Urusan yang memakan waktu cukup lama, Rasa saling percaya, karenanya lebih memilih jual beli secara adat
Akibat hukum jika tidak melakukan balik nama yakni peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan tidak dapat didaftarkan serta tidak dapat memperoleh tanda bukti hak secara yuridis yaitu sertifikat, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.