Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak kepada desa untuk melakukan perencanaan dan pembangunan dengan tujuan supaya tercipta keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Faktanya, banyak APBDesa tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, dimana dana desa tersebut dikelola secara tertutup oleh pemrintah desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga hal tersebut memicu terjadinya penyalahgunaan, sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa desa di Kabupaten Brebes. Aturan menegaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa harus terbuka dan melibatkan masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk aktif berpartisipasi sekaligus menjadi pengawas dalam prosesnya. Hal inilah yang mendorong LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) turut andil berperan untuk melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran yang dilakukan serta kendala LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris yakni mengenai implementasi h ukum normatif yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, mengenai terjadinya peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan APBDes. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari LSM gebrak serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kulitatif dan disajikan secara deskriptif.
LSM gebrak dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes, yakni dengan melakukan pendekatan dan penguatan kepada masyarakat, perangkat desa, dan kepada pemerintah daerah dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa. Kendala yang dihadapi LSM gebrak ada pada SDM. dimana secara internal adalah kekurangan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dan untuk ekternal masih banyak perangkat desa yang tidak paham mengenai proses mekanisme penggunaan dana desa yang sesuai aturan, serta masih lemahnya patisipasi masyarakat.