Desa Tunggulsari menjadi salah satu desa penghasil garam di Kecamatan Kaliori. Memiliki lahan yang memadai serta potensi bahan baku garam yang melimpah karena berada di pesisir laut utara semestinya membuat Desa Tunggulsari memiliki peluang besar untuk dapat menghasilkan garam yang berkualitas dan akses pasar dengan lebih baik. Namun semua itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Terus merosotnya harga garam masih menjadi persoalan yang tiada hentinya meskipun sudah ada payung hukum yang menaungi para petani garam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi perda tersebut menurut konsep Maqashid Syariah yang diperinci pada Hifz al-Nasf dan Hifz al-Mal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode Normative-Empiris. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris yang nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) implementasi dari Perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 belum cukup efektif dalam membantu para petani garam dalam memperoleh tingkat kesejahteraan khususnya dalam hal resiko harga garam serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang produksi penggaraman. Petani garam di Desa Tunggulsari masih mengalami banyak kendala terkait distribusi garam rakyat serta belum bisa menghasilkan garam dengan persyaratan sesuai yang diinginkan industri. 2) Dalam tinjauan hukum islam, pemerintah sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi dalam membuat peraturan harus dapat memegang kokoh syariat-syariat islam dan menjalankan wewenangnya dengan berlaku adil sesuai dengan syariah. Untuk pemenuhan perlindungan jiwa serta perlindungan harta belum dapat tercapai secara penuh. Belum adanya jaminan keselamatan serta jaminan kesehatan bagi petani garam serta masih adanya ketidak adilan distribusi garam rakyat dengan adanya praktek kartel garam dan tallaqi Ruqban membuat tidak adanya pemerataan harta.