Anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Tanggung jawab utama dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang anak berada pada orang tua. Di dalam Islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak. sehingga apabila ruh tersebut telah ada pada seorang janin, maka ia harus mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua permasalahan berikut, yaitu (1) Bagaimana tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.?
Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode yuridis normatif/doktrinal. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dan menelaah data-data sumber kepustakaan berupa data-data sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.
Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahiran yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 181 KUHP dan oleh majelis hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan. Perbuatan terdakwa tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam Tak’zir. yang berkaitan dengan Tak’zir dapat di hukum dengan hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau didenda. Sanksi hukumnya sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim