Dalam skripsi ini Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Bendera Tauhid di Acara Hari Santri Nasional Berdasarkan PN Garut No 36/PID.C/2018/PN.GRT. berawal dari peristiwa penistaan agama yang kemudian muncul sensitifitas di tengah masyarakat, terutama pada hal-hal yang berbau agama. salah satunya adalah peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, pada perayaan Hari Santri Nasional di Kabupaten Garut. Sebagai hal yang penting, yang tengah menjadi perhatian masyarakat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atas kepentingan agama disebut dengan penodaan agama atau penistaan agama. Aspek - aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama juga diatur dalam KUHP dengan tujuaan untuk melindungi kepentingan agama. tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atas kepentingan agama disebut dengan penodaan agama atau penistaan agama. Aspek - aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama juga diatur dalam KUHP dengan tujuaan untuk melindungi kepentingan agama.Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peristiwa tindak pidana Pembakaran Bendera Tauhid di acara Hari Santri Nasional? 2) Bagaimanakah perbandingan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana Pembakaran Bendera Tauhid di Acara Hari Santri Nasional?.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, salah satu sifat metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan poutusan pengadilan serta norma hidup yang berkembang dalam masyarakat .Penelitian hukum mempunyai tipe yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma hukum yang ada di dalam masyrakat.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pertimbangan dalam memutuskan perkara penistaan agama mengenai pembakaran bendera tauhid di Acara Hari Santri Nasional Berdasarkan PN Garut No 36/PID.C/2018/PN.GRT. adalah hanya merujuk pada dakwaan penuntut umum akan tetapi cenderung tidak berimbang bahkan lebih memberatkan terdakwa oleh sebab itu dalam bab ini yang pembahasannya akan mencantumkan oleh majelis hakim diyakini sebagai fakta. kedua Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat jika semua unsur dari Pasal 174 KUH.Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Undang-Undang RI pasal 1 /PNPS/1965 berisi tentang: ‘’Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan Setelah masuk ke pihakkepolisian kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh JPU dengan mendakwa dengan dakwaan tindak pidana penistaan agama menurut pasal 156 (a) KUHP dan dituntut 5 tahun penjara.