Belum lama ini kejadian kekerasan terhadap wartawan tengah terjadi saat aksi Omibus Law di beberapa daerah. Khususnya di Kota Semarang sendiri tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjadi perhatian kusus bagi kita semua. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang mencatat bahwa kekerasan saat aksi tersebut sangat disayangkan dalam penegakan hukum kita. Lalu bagaimanakah langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh wartawan korban represifitas aparat ketika halnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Lalu bagaimana hukum Islam sendiri dalam memahami hak wartawan dalam menyampaikan informasi yang dihalang-halangi dalam peliputannya.
. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil lapangan, wawancara dan data sekunder. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Adapun rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ?. 2)Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat perspektif hukum positif/hukum pidana Islam ?
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi wartawan saat meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat kepolisian menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan juga dalam penelitian ini menunjukan bahwa adanya rekomendasi akses perlindungan hukum bagi para wartawan korban represifitas yang mana dalam prosedur pelaksanaannya hingga saat ini di abaikan oleh penegak hukum itu sendiri dlam hal ini aparat kepolisian. Lalu penelitian ini memandang perlunya ada rekomendasi pandangan hukum Islam untuk dijadikan penguatan argumen dalam perlindungan hukum yang jelas-jelas mempunyai dasar hukum yang kuat dari hukum positifnya maupun hukum pidana Islamnya.