Pelibatan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan sesuatu hal yang wajar, akan tetapi yang menjadi suatu permasalahan ialah ketika korporasi melakukan tindak pidana pelanggaran berat HAM, karena baik dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2000 dan juga Statuta Roma tidak mengakui korporasi sebagai subjek dalam pelanggaran berat HAM. Munculnya prinsip vicarious liability dalam ruang lingkup hukum pidana menjadi hal yang menarik, karena melihat latar belakang prinsip tersebut hanya ada di hukum perdata. Prinsip vicarious liability merupakan suatu pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan yang hal itu selaras dengan hukum Islam bahwa dalam Al-Qur’an seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain, namun vicarious liability dalam hukum Islam hanya terbatas pada jarimah hudud dan menitikberatkan pada keikutsertaan keluarga dalam menanggungg beban pertanggungjawaban. Sehingga penulis perlu meneliti lebih lanjut terkait penerapan vicarious liability dalam hukum Islam yang diterapkan pada korporasi yang melakukan pelanggaran berat HAM.
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: bagaimana pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability) pada pelanggaran berat HAM dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan penerapan prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) pada pelanggaran berat HAM Menurut UU No. 26 Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memusatkan pada sumber data skunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan prinsip vicarious liability dalam kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat diterapkan secara terbatas pada hubungan pekerjaan walaupun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini diperlukan karena korporasi terbukti melakukan pelanggaran berat HAM yang menimbulkan efek negatif yang besar, meluas, sistematik dan dalam penegakan hukum dapat ditegakkan secara menyeluruh dan adil. Kemudian dalam hukum pidana Islam ketentuan vicarious liability hanya terbatas pada jarimah diyat dan untuk pertanggungjawaban korporasi yang berdasarkan prinsip vicarious liability diakui secara implisit yang memiliki rasionalitas yang sama ketika wali pelaku ikut membayar diyat kepada korban atau walinya .