Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak anak juga diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Bahkan, ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH), maka pihak berwenang berhak melakukan diversi yang tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini berfokus pada analisis tujuan diversi dalam dalam tindak pidana anak sesuai dengan undang-undang pasal 6 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ditinjau dari hukum positiv dan hukum pidana Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan diversi menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. Pendeketana yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan maqâshid al-syarî’ah dalam analisis data. Dalam penelitian ini akan menganalisis hukum pidana islam mengenai diversi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan pertama, tujuan diversi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait erat dengan kaidah jalb al-masâlih dan dar’ al-mâfasid. Pengejawantahan kaidah jalb al-masâlih dan dar’ al-mâfasid adalah dengan ditetapkannya tujuan diversi yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperkuat oleh beberapa pasal di antaranya Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak, Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak. Kedua, dalam hukum pidana Islam penjelasan mengenai diversi tidak diketemukan. Oleh karena, penjelasan diversi ini disandarkan pada maqâshid al-syarî’ah sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya hukum.
Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa: 1) Tujuan diversi dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menghindari atau menolak dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat diperkuat oleh UU dan PP yang bertujuan melindungi anak; 2) Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam sebaiknya dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik, adapun sanksi yang dijatuhkan apabila anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana berat (pembunuhan) yang dilakukan anak dibawah umur termasuk ke dalam hukuman diyat yang hukumannya diganti dengan hukuman denda/kifarat, atau bisa juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan dalam syariat islam.