Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada semakin canggihnya tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pada bidang Teknologi dan Informasi Elektronik perlu diperhatikan. Tindak pidana ini disebut cybercrime yang mencakup unauthorized access to computer system and service. Tindak pidana tersebut tidak serta merta masuk pada regulasi pemerintah. Perlu dipertimbangkan landasan hukumnya. Dalam menyikapi hal ini, peneliti tertarik meneliti kajian ini dengan mengunakan Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan membaca buku dan literatur. Penelitian ini menganalisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana Unauthorized Access to Computer System and Service dalam Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal. Data primer adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana virtual dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Data sekunder mencakup kajian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, buku-buku, kitab-kitab yang terkait dengan kajian. Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Tindak Pidana unauthorized access to computer system and service atas ITE dalam Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 mengatur sanksi dan prosedur penyadapan oleh pihak berwenang dan jika menyalahi aturan akan dijera dengan pasal 46 UU ITE. Dan 2) Tindak Pidana unauthorized access to computer system and service atas ITE dalm perspektif Hukum Pidana Islam disepadankan dengan Tajassus yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Perbuatan ini diperbolehkan dengan tujuan untuk kepentingan ummat dan kemaslahatan umum. Jika tidak maka akan terkena sanksi.