Peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan terdapat dalam Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Kebonagung, selain itu terdapat juga dalam Pasal 548 dan 549 KUHP. Di Indonesia, Perdes menduduki tingkatan paling rendah dalam hierarki, maka sesuai dengan asas hierarki peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Dari kedua peraturan tersebut terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu mengenai objek hewan peliharaannya dan sanksi yang diterapkan. Perlindungan terhadap lahan pertanian dan pekarangan di Desa Kebonagung menjadi sangat penting karena mayoritas mata pencaharian warga masyarakat Desa Kebonagung adalah petani sayur, sehingga lahan pertanian dan pekarangan yang ada di Desa Kebonagung berisi tanaman sayur dan tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomi. Jika dilihat dari sisi hukum Islam maka kebutuhan pokok harta yang berupa lahan pertanian merupakan bagian dari al-ḍaruriyyah al-khamsah yaitu hifẓ al-māl (menjaga harta). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana kekuatan Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, apakah perbedaan antara Perdes dan KUHP tersebut termasuk bertentangan, dan bagaimana analisis terhadap pasal tersebut berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah serta jarīmah ta‘zīr.
Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan. Selain itu penulis juga mengambil data pendukung dari lapangan yang didapat dari hasil wawancara. Adapun sumber datanya berasal dari data primer yaitu data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan wawancara dan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terdapat pada Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung dengan KUHP tidak termasuk dalam kategori bertentangan. Karena dilihat dari posisi Perdes Kebonagung disini yang bersifat preventif, jadi dalam Perdes Desa Kebonagung sifatnya lebih mencegah terjadinya kerusakan terhadap lahan pertanian, semetara yang terdapat dalam KUHP peraturannya lebih bersifat represif yaitu memberikan sanksi apabila sudah terbukti terdapat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan. Berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, harta merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk melangsungkan hidupnya, selain itu menjaga harta juga merupakan bagian dari upaya untuk kelangsungan perkembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Kebonagung. Apabila ditinjau dari perspektif jarīmah ta‘zīr, hukuman yang ditetapkan berupa perampasan teradap hewan peliharaan yang terbukti lepas dari kandang atau tidak dikandang merupakan kategori hukuman ta‘zīr yang berkaitan dengan harta, karena hewan peliharaan yang dirampas tersebut merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pemilik hewan.