Lingkungan hidup menggunakan hukum administrasi lingkungan berpatokan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang marak saat ini adalah pencemaran limbah pabrik tekstil yang dibuang di aliran sungai Kota Pekalongan. Hal ini sudah terjadi dari tahun ke tahun dan masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah sehingga menyebabkan air sungai menjadi keruh sehingga nilai manfaat dari sungai menjadi tidak ada bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan? Dan bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik di Kota Pekalongan?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain. Dan pendekatan doktrinal digunakan untuk meneliti teori hukum islam terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan pendekatan non-doktrinal digunakan karena penelitian ini ingin memberi manfaat bagi kehidupan yang dilakukan dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang mendeskripsikan sekaligus menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan dalam penerapan pengawasan lingkungan hidup di Kota Pekalongan.
Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam mengawasi penerapan PerDa ini belum maksimal, dikarenakan terbatasnya IPAL yang disediakan pemerintah dalam menampung limbah pabrik yang terlalu banyak. Serta lemahnya pemerintah dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang membuang limbahnya ke sungai tanpa memiliki surat izin dari pemerintah. Sehingga mengakibatkan tercemarnya air sungai di Kota Pekalongan semakin tidak terkontrol.