Dalam lima kali pemilu di Kabupaten Batang, yang diadakan sejak tahun 1999-2018 terekam adanya praktek-praktek pelanggaran Pemilu seperti money politics. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu dapat juga masuk dalam ranah hukum pidana karena pelanggaran bisa saja menjadi delik manakala unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi. Dengan latar problematika semacam itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa terjadi pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Batang ditinjau dari etika hukum Islam? Bagaimana penyelesaian pelanggaran dan atau pidana Pemilu di Kabupaten Batang ditinjau dari etika hukum Islam? Bagaimana rekonstruksi budaya hukum berdasarkan etika hukum Islam yang perlu dilakukan?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam (data primer ). Selain itu data lain diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan, baik dari buku, jurnal, proseding seminar maupun catatan lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi. Secara substantive data dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terjadinya pelanggaran pidana Pemilu, antara lain disebabkan: penyelenggara pemilu yang tidak profesional, adanya oknum yang menggunakan sisa surat suara untuk dicoblos bagi pasangan kandidat tertentu, indikasi politik uang, politisasi birokrasi untuk memenangkan pasangan tertentu, keinginan dari para calon untuk memenangkan pemilihan, sehingga para calon mengatur strategi dan mencari pihak-pihak yang memiliki andil atau peran yang sangat berpengaruh di tempat-tempat tertentu. Kedua, Bawaslu sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilukada menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini Bawaslu melakukan upaya menerima, memeriksa, mengkaji, menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, kode etik penyelenggara Pemilu, tindak pidana Pemilu, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Ketiga, agar pelanggaran pemilukada di Batang teratasi maka budaya hukum harus berubah. Maksudnya adalah bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu harus ditegakkan. Politik Islam, dalam hal ini etika politik Islam dapat menjadi solusi atas berbagai wujud pelanggaran hukum terkait pilkada di Batang.