Skema bagi hasil dengan landasan teori Profit and Loss Sharing
(PLS) dalam akad mudharabah dan musyarakah pada awalnya
dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS (Lembaga
Keuangan Syariah) sebagai mana skema bunga/interst menjadi
tulang punggung Lembaga Keuangan Konvensional. Namun dalam
prakteknya, jenis pembiayaan dengan skema bagi hasil hanya
merupakan bagian kecil yang diterapkan bank dan non bank syariah
di Indonesia bahkan di dunia, dan justeru bergeser ke skema
murabahah. Di Indonesia pembiayaan murabahah di BUS mencapai
rata-rata 59,25%, sedangkan di BPRS sebesar 79,39%, dan BMT
rata-rata sebesar 86,87% untuk peiode 2011-2015. Penelitian ini
didesain untuk mengetahui persoalan dan faktor-faktor yang
mendorong pergeseran penerapan skema mudharabah (PLS) ke
penggunaan skema murabahah pada sisi pembiayaan di perbankan
syariah Indonesia. Penelitian ini adalah field research dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari
kuesioner, dokumentasi, dan wawancara mendalam (depth
interview) yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan beberapa
instrumen untuk memperoleh data penelitian terhadap pengelola
BMT (Baitul Maal wa Tamwil di Semarang , yaitu Observasi,
dokumentasi dan wawancara (depth interview).
Temuan penelitian ini adalah latar belakang meninggalkan kontrak
mudharabah dan musyarakah karena permasalahan asymmetric
information yang mendorong informasi yang didapat masing-masing
pihak tidak berimbang, dan titik pareto optimum tidak tercapai.
Faktor dominan permasalahan yang dihadapi oleh BMT untuk
konsisten melaksanakan instrumen mudharabah dan musyarakah
dengan model profit loss/revenue sharing adalah karena
mainstream masyarakat yang masih condong konvensional, sumber
dana pembiayaan sebagain besar masih berasal dari dana pihak
ketiga, pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat
diprediksi, moral Hazzard, sistem administrasi dan manajemen yang
kompleks, SDM lembaga dan anggota yang belum siap