Sejak perdagangan berjangka resmi di Indonesia hingga saat ini tercatat
volume transaksi dalam perdagangan berjangka selama enam tahun terakhir
yaitu rata-rata setiap tahunnya sebanyak 89.609.056,33 atau sebesar 33,36% per
tahun dari jumlah penduduk Indonesia saat ini per juni 2020 sebanyak
268.583.016 jiwa. Presentase tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan
perdagangan berjangka di Indonesia masih terbilang belum begitu maksimal
jika dilihat dari perbandingan jumlah transaksi yang ada dengan total penduduk
di Indonesia saat ini. Belum maksimalnya perdagangan berjangka di Indonesia
tersebut dikarenakan persepsi negatif dari masyarakat tentang perdagangan
berjangka yang menganggap industri ini sebagai penipuan, perjudian, dan
transaksi siluman yang rentan akan riba, gharar dan maisir.
Karena persepsi negatif masyarakat dalam memandang perdagangan
berjangka tersebut, maka diperlukan solusi untuk menjawab keresahan dari
masyarakat tentang kejelasan hukum transaksi perdagangan berjangka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisa perdagangan
berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta dalam perspektif hukum
ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat dari aspek normatif hukum
perdagangan berjangka merupakan salah satu bidang perdagangan yang
memiliki payung hukum kuat, baik hukum positif maupun hukum islam. Akad
dalam perdagangan berjangka komoditi bisa dikatakan akad yang shahih karena
sempurna rukun dan syaratnya. Selain sempurna rukun dan syarat nya
perdagangan berjangka juga terhindar dari unsur yang dilarang dalam ekonomi
islam yaitu riba, gharar dan maisir. Dilihat dari aspek moralitas, perdagangan
berjangka komoditi disandarkan kepada maqhasid syariah yang mana mengacu
pada lima prinsip dasar yaitu prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan
transparansi, prinsip perputaran harta, prinsip kebersamaan, persatuan dan
tolong menolong, prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.