Poligami merupakan ikatan perkawinan yang dalam hal suami mempunyai istri lebih dari seorang. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. pemohon diizinkan berpoligami dengan alasan karena belum dikaruniai seorang anak. Penulis mengkaji terhadap bagaimana Analisis Yuridis dalam Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. Tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Positif. dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan dalam perkara tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para istri.
Jenis penilitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskan. Kemudian dari gambaran tersebut, Penulis analisis dengan berdasarkan UU yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada KHI, hukum acara perdata, fikih munakahat, UU ASN, PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, SE BAKN Nomor 10 Tahun 1983 jo. SE Nomor 48/SE/1990 serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.
Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. dikabulkan karena menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang mendesak dan memberikan kemadharatan apabila tidak dikabulkan. Asas contra legem dijadikan salah satu alasan mengesampingkannya syarat izin khusus PNS untuk berpoligami yaitu izin dari Pejabat Atasan, dengan meminta Pemohon menulis surat pernyataan siap menerima sanksi atas tindakan poligami tanpa ada izin dari Pejabat Atasan. Selain itu dalam pelaksanaan hukum acaranya terdapat juga kesalahan teknis di mana perkara diputus secara verstek padahal Termohon sempat hadir di persidangan untuk melakukan mediasi dengan Pemohon namun gagal. Mengenai alasan pemohon berpoligami untuk menambah keturunan, dalam perkara ini tidak juga diberikan bukti medis berupa medical check up kedua pihak agar bisa diketahui pasti siapa yang mandul antara Pemohon dan Termohon. Karena apabila pemohon yang ternyata terbukti mandul, maka alasan poligami tersebut tidak terpenuhi. Selanjutnya tentang akibat hukum pasca izin dikabulkan dari segi hukum positif yaitu pemohon dan termohon mendapat penetapan harta perkawinan pertama, pemohon bisa menikah secara sah dengan calon istri kedua, dana tunjangan dan dana pensiun untuk istri PNS tetap hanya istri pertama yang mendapatkan haknya sedangkan istri kedua tidak dapat, namun jika istri kedua melahirkan anak, maka anak tersebut memiliki hak tunjangan anak meskipun ibunya tidak memiliki hak tersebut. Dalam Islam hak-hak istri-istri dan anak-anak memiliki hak yang sama.