Berlangsungnya praktik politik uang dalam pemilu tentu saja telah menciderai praktik demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi electoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana mencegah politik uang melalui gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, dilatar belakangi oleh adanya keberhasilan masyarakat desa Kemiri Barat dalam mengawal pemilihan kepala desa yang adil, bersih dan jujur menjadi alasan utama menariknya desa ini untuk diteliti. Pada penelitian ini, selain mengetahui peran Bawaslu dalam pembentukan desa anti politik uang, juga ingin mencari tahu peran dari Bawaslu dan masyarakat dalam mengawal berjalannya desa anti politik uang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengacu pada teori governability dan teori politik uang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam terbentuknya gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, dimana Bawaslu sebagai actor utama dengan dibantu oleh Dispermades, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang ikut terlibat dengan peran masing-masing mulai dari proses perencanaan, pematangan, pembentukan, hingga berlangsungnya deklarasi. Bawaslu Kabupaten Batang juga memberikan arahan berupa sosialisasi, monitoring, dan pembinaan yang dilakukan untuk masyarakat Desa Kemiri Barat, dan juga memasang spanduk tentang anti politik uang pada setiap sudut desa. Kemudian disini Bawaslu Kabupaten Batang tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan program untuk selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya terhenti setelah proses deklarasi. Kesadaran masyarakat Desa Kemiri Barat terhadap politik uang juga sudah cukup baik karena adanya dukungan penuh oleh masyarakat tentunya menjadikan program ini berjalan dengan optimal.

ABSTRACT:
Money politics in elections has undoubtedly harmed the practice of democracy in Indonesia, particularly electoral democracy. This study aims to investigate how to prevent money politics in West Kemiri Village through the anti-money politics village movement, against the backdrop of the West Kemiri village community's success in ensuring a fair, clean, and honest village head election, which is the primary reason for attracting this village to be researched. This study seeks to learn not only about Bawaslu's role in the formation of an anti-money politics village, but also about the role of Bawaslu and the community in overseeing the operation of an anti-money politics village.
This study employs qualitative research methods and a case study research design. This study is based on the theories of governability and money politics. In this study, primary and secondary data were used as sources of information. Data for this study were gathered through observation, interviews, and documentation. Qualitative data analysis techniques are used.
Based on the findings of this study, it was discovered how the role of Batang Regency Bawaslu in the formation of an anti-money politics village movement in West Kemiri Village, where Bawaslu was the main actor aided by Dispermades, Village Government, and the community who were involved with their respective roles beginning with the planning process, maturation, formation, until the declaration took place. The Batang Regency Bawaslu also provided direction in the form of socialization, monitoring, and guidance for the people of West Kemiri Village, as well as anti-money political banners in every corner of the village. The Batang Regency Bawaslu is then responsible for implementing the program in order to always seek activities that do not end with the declaration process. The people of West Kemiri Village are also quite aware of money politics, as the community's full support ensures that this program runs smoothly.