Keberadaan partai politik dengan mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi apabila dilakukan dengan maksimal salah satunya fungsi komunikasi politik. Dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya. Hal tersebut menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi masyarakat Kabupaten Kudus karena eksistensinya dan pergerakannya dikenal aktif.
Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang dikontekstualisasikan dengan implementasi fungsi komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi komunikasi politik PKB Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat dan mengkomunikasikan kebijakan publik kepada khalayak atau masyarakat. Implementasi komunikasi politik dilakukan melalui jalur kelembagaan partai politik, Fraksi PKB di DPRD dan personal politisi PKB. Hambatan yang dihadapi partai dalam proses komunikasi politik berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, konunikasi antarfraksi di DPRD, dan komunikasi dengan pihak eksekutif.

ABSTRACT:
The existence of political parties by carrying out their roles and functions will bring significant changes in the democratic process if they carried out optimally. One of which is the function of political communication. With its functions, political parties are expected to be able to increase the effectiveness of the political communication process between the government and the community and vice versa. This study aims to determine the application of the function of political parties which political communication in DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) in Kabupaten Kudus because their existence and movement are known to be active.
This study uses a qualitative type of research with a case study approach. The data collection carried out by the author in the study was using the method of observation, interviews, and documentation. This study uses political communication theory which is contextualized in the implementation of the political communication function of the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus.
The results of this study indicate that the implementation of political communication in DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kudus aims to channel and aggregate the aspirations of the community and communicate the public policies to the public or the community. The implementation of political communication is carried out through the institutional channels of political parties, the PKB faction in DPRD and personal politicians. Barriers that faced by parties in the process of political communication are relate to the communication with the community, communication between factions in the DPRD, and communication with the executive.