Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya larangan perkawinan dengan marga marpadan (sepadan) pada suku Batak Toba. Sebagaimana larangan perkawinan tersebut tidak diatur pada kompilasi hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut keyakinan masyarakat adat Batak Toba apabila melanggar hukum perkawinan marga marpadan ini, akan mendapatkan sanksi dari roh para leluhur. Sehingga adat ini menjadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pasangan bagi seseorang yang ingin menikah, khususnya masyarakat adat Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana landasan filosofis larangan perkawinan marga marpadan dan bagaimana analisis ‘urf larangan perkawinan marga marpadan pada suku Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan yaitu sumber data diperoleh langsung dari masyarakat adat yang masih menaati larangan perkawinan marga marpadan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan di kabupaten Humbang hasundutan.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, landasan filosofis larangan perkawinan marga marpadan dikarenakan para leluhur berikrar bahwa hubungan diantara marga yang bersumpah tersebut sama seperti saudara kandung. Menurut perspektif ‘urf dari segi keabsahannya, larangan perkawinan marga marpadan pada suku Batak Toba merupakan ‘urf fasid, yang mana larangan perkawinan ini bertentangan dengan nash yang ada, serta tidak memenuhi syarat sebagai ‘urf.